Jakarta Masyarakat ramai-ramai menentang kebijakan pemerintah membuat Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI). Sebab hal tersebut mendorong masyarakat Indonesia memasuki kapitalis pasar dan menjauhkan pendidikan yang berkulalitas dari masyarakat umum.“RSBI itu mengabaikan kewajiban negara memajukan untuk kesejahteraan umum sebab RSBI sebagai pendidikan dengan sebagai komoditas global berbasis nilai kapitalisme neoliberal,” kata ahli pendidikan, Darmin Vinsensius.
Apalagi, RSBI memunculkan jurang pendidikan yaitu antara si kaya dan si miskin. Sehingga sekolah malah membuat stratifikasi sosial baru yang memicu kesenjangan sosial.
“RSBI bukan mencerdaskan kehidupan bangsa, tapi menimbulkan stratifikasi sosial baru. Karena hanya mendidik dan mengajar anak-anak yang berkualitas dan memiliki tingkat ekonomi yang tinggi. Kesimpulannya RSBI bertentangan dengan konstitusi karena menyiapkan warga negara Indonesia untuk bergerak dari negara kesejahteraan ke negara pasar,” papar Darmin.
Senada dengan Darmin, Guru Besar Universaitas Negeri Jakarta (UNJ), Soedijarto pun menyimpulkan hal serupa. Menurutnya pemerintah tidak perlu menambahkan embel-embel kelas internasional tetapi yang penting pembenahan kualitas sekolah.
“Kalau sekolah kita lebih baik dari Malaysia, buat apa dinamakan bertaraf internasional. Itu akan timbul dengan sendirinya nanti, jika kualitas pendidikan kita baik,” ujar Soedijarto di depan ketua majelis hakim konstitusi Hardjono.
Kini, hampir di sejumlah kota besar, berbagai jenjang tingkat pendidikan dasar berlomba untuk mendapatkan status sebagai RSBI. Data yang didapat pemohon ada sekitar 1.305 RSBI di berbagai level pendidikan. Padahal dalam pasal yang digugat koalisi ke MK disebut pemerintah minimal menyelenggarakan satu satuan pendidikan bertaraf internasional.
Source: http://news.detik.com/read/2012/03/20/163320/1872437/10/brand-sekolah-internasional-ala-pemerintah-dorong-kapitalisme-pasar
0 komentar:
Speak up your mind
Tell us what you're thinking... !